Visi dan Misi LKKBH STAI Indonesia Jakarta

  1. Visi
    1. Terwujudnya gerakan demokratisasi dan pembaharuan dibidang hukum dalam rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial dalam berbagai aspek.
    2. Menjadi lembaga yang dapat membaktikan ilmu dalam mengabdi dan melayani masyarakat demi penegakan hukum
  2. Misi
    1. Menjadi Lembaga Bantuan Hukum yang profesional dalam mengabdi dan melayani masyarakat.
    2. Menjadi sarana pembelajaran dan transformasi Ilmu Pengetahuan dan Profesionalisme dalam rangka membentuk individu yang memiliki kompetensi akademis serta semangat pelayanan kepada masyarakat.
    3. Menjadi sarana pengembangan Ilmu Hukum dan menumbuhkan penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia
    4. Mendorong jaminan akses hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
    5. Terlibat aktif dalam kerjasama nasional, regional dan internasional sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia.
    6. Meningkatkan fungsi layanan hukum bagi masyarakat.
    7. Mewujudkan bantuan hukum yang berkeadilan dan mendorong penegakan hukum yang tidak hanya tajam ke bawah juga harus tajam ke atas

Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan sosial ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan negara yang mengejawantahkan kesejahteraan rakyat dan tumbuh serta berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu mengontrol penyelenggaraan negara terkhususnya di bidang hukum.

Proses untuk menuju tatanan masyarakat tersebut akan membawa konsekuensi-
konsekuensi logis berupa perubahan ditingkat tatanan masyarakat yang tidak lagi merasakan kesulitan mendapatkan pendampingan hukum. Era transisi telah membawa beberapa perubahan atau koreksi terhadap penerapan hukum dan peraturan yang dirasa tidak singkron lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan perubahan dengan mennetukan arah dan kebijakan yang baru. Namun, perubahan hukum tersebut tidak memiliki sosialisasi yang bagus, masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk memahami nilai-nilai hukum yang terkandung dalam setiap kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah, hal ini menjadikan titik lemah masyarakat umum untuk menyambut setiap peraturan terbaru, sehingga timbulla sebuah istilah masyarakat yang tidak sadar hukum.

Mengingat UUD Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam tatanan praktisnya masih ditemukan mayoritas masyarakat yang sangat sukar dalam memahami ketentuan yang terbaru dan diberlakukan pemerintah di wilayah, hal ini berimbas kepada pelanggaran demokrasi, hak asasi manusia, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum.

LKKBH STAI Indonesia Jakarta harus mampu melihat dan mencermati kemudian mengkritisi setiap penetapan hukum terbaru yang ada di Indonesia agara keberpihakan peraturan tersebut mengarah kepada kepentingan masyarakat banyak. Dukungan dari masyarakat luas menjadi landasan utama bagi LKKBH STAI Indonesia Jakarta agar mampu melakukan manufer-manufer terbaru di ranah hukum, dan tentunya bertujuan untuk terwujudnya negara hukum yang baik serta terbentuknya masyarakat yang sadar hukum .

Print Friendly, PDF & Email
Translate »
error: Content is protected !!